Bagaimana Akademisi Bisa Terlibat dalam Pembuatan Kebijakan?

Akademisi bisa berperan besar dalam pembuatan kebijakan publik dengan memberikan masukan berbasis data dan riset ilmiah. Kontribusi ini menjadi jembatan antara teori dan implementasi nyata di lapangan.

Bagaimana Akademisi Bisa Terlibat dalam Pembuatan Kebijakan

Dalam artikel ini, kita bahas berbagai bentuk keterlibatan akademisi, manfaatnya untuk pengambilan keputusan, serta cara membangun jejaring agar suara akademik didengar para pemangku kebijakan.

Mengapa Akademisi Perlu Terlibat dalam Proses Kebijakan?

Peran akademisi tidak hanya sebatas mengajar dan meneliti, tetapi juga:

• Menginformasikan keputusan berbasis bukti (evidence-based policy).
• Mendeteksi tren, risiko, dan solusi alternatif terhadap isu-isu sosial.
• Memberikan analisis obyektif tanpa kepentingan politik.

Kebijakan yang hanya didasarkan pada intuisi atau tekanan politik berisiko gagal menyelesaikan akar masalah.

Bentuk Keterlibatan Akademisi dalam Kebijakan

1. Konsultan Kebijakan

Akademisi dapat diminta pemerintah untuk:

• Menyusun naskah akademik rancangan undang-undang.
• Menjadi tim ahli untuk program nasional.

2. Anggota Tim Teknis atau Komite

Misalnya:

• Bergabung di Dewan Riset Nasional.
• Menjadi panel ahli di kementerian atau lembaga negara.

3. Penulis Policy Brief dan Rekomendasi

Dokumen ini dipakai sebagai bahan pertimbangan oleh DPR, kementerian, atau kepala daerah.

Baca juga: Cara Menerjemahkan Hasil Penelitian agar Mudah Dipahami Pembuat Kebijakan

4. Kolaborasi dengan Lembaga Pemerintah dan LSM

Melalui proyek bersama atau riset kolaboratif seperti:

• Program pengentasan kemiskinan.
• Studi dampak pembangunan infrastruktur.

5. Edukasi Publik dan Advokasi

Tulisan populer, opini di media massa, hingga podcast menjadi media ampuh untuk menyuarakan hasil riset dan analisis.

Contoh Nyata Keterlibatan Akademisi

Studi Penanggulangan Covid-19

Selama pandemi, banyak akademisi dari UI, UGM, dan ITB:

• Terlibat dalam Satgas Covid.
• Menyusun skenario PSBB.
• Membuat model prediksi penyebaran.

Riset Energi oleh Akademisi ITS

ITS menggandeng Kementerian ESDM dalam:

• Penelitian energi terbarukan.
• Rekomendasi peta jalan transisi energi nasional.

Kajian Sosial oleh Universitas Airlangga

Unair membuat riset dampak bansos terhadap masyarakat menengah ke bawah, yang kemudian diadopsi dalam kebijakan Kementerian Sosial.

Tips Lainnya: Cara Efektif Terlibat dalam Kebijakan Publik

1. Perkuat Kapasitas Komunikasi Publik
   Belajar menyampaikan gagasan secara singkat dan jelas.
2. Bangun Jejaring dengan Lembaga Pemerintah
   Hadiri forum, diskusi kebijakan, atau seminar nasional.
3. Buat Karya Ilmiah yang Relevan dan Terapan
   Fokus pada isu aktual seperti pendidikan, energi, pangan, dan lingkungan.
4. Tulis di Media Populer
   Tampilkan hasil riset Anda dalam bahasa populer di media massa atau blog.
5. Ajukan Proposal Kolaboratif
   Gabung dalam program matching fund, penelitian terapan, atau hibah riset kebijakan.

Kesimpulan

Keterlibatan akademisi dalam pembuatan kebijakan bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan untuk menciptakan kebijakan yang efektif, efisien, dan adil. Riset yang kuat perlu diterjemahkan menjadi rekomendasi yang dapat dipahami dan diterapkan oleh pembuat kebijakan.

Melalui sinergi antara dunia akademik dan birokrasi, keputusan publik dapat berbasis pada data, bukan sekadar wacana. Ini adalah langkah strategis untuk memajukan bangsa.

FAQ (Pertanyaan Umum)

1. Apa peran utama akademisi dalam kebijakan publik?
Memberikan analisis dan rekomendasi berbasis data serta menjadi konsultan atau anggota tim teknis kebijakan.

2. Bagaimana cara akademisi menjangkau pembuat kebijakan?
Melalui policy brief, opini publik, kolaborasi riset, dan forum diskusi kebijakan.

3. Apakah mahasiswa bisa ikut berkontribusi?
Ya, lewat program pengabdian, riset kolaboratif, atau lomba kebijakan publik.

4. Apa manfaat bagi akademisi yang terlibat?
Peningkatan reputasi, dampak sosial, dan peluang kolaborasi lanjutan.

5. Apakah ada risiko yang dihadapi akademisi dalam kebijakan?
Ada, terutama jika kebijakan menyangkut isu sensitif atau berdampak politik, tetapi bisa diatasi dengan menjaga integritas dan transparansi.