
Data dari publikasi ilmiah memiliki potensi besar untuk mempengaruhi keputusan pemerintah jika digunakan dengan tepat. Namun, perlu strategi yang cermat agar data ini benar-benar sampai ke meja pengambil kebijakan.
Artikel ini akan membahas bagaimana data ilmiah diolah dan dipresentasikan agar bisa menjadi dasar kebijakan publik yang berdampak.
Data dalam publikasi ilmiah adalah fondasi utama dari kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Ketika digunakan secara efektif, data:
Baca juga: Tantangan dalam Menerapkan Hasil Riset ke Kebijakan Publik
Ringkasan hasil riset dalam bentuk yang singkat dan jelas sangat penting untuk pembuat kebijakan yang memiliki waktu terbatas.
Presentasi dalam forum ilmiah atau pertemuan langsung dengan kementerian dan lembaga dapat menjadi jalur masuk data ke dalam proses kebijakan.
Program riset bersama, pelibatan peneliti dalam tim teknis, atau MoU dengan lembaga pemerintah bisa mempermudah pemanfaatan data.
Agar data dari publikasi ilmiah bisa digunakan secara langsung dalam kebijakan, ada beberapa syarat penting:
Data dari riset gizi oleh LIPI menjadi dasar program pemberian makanan tambahan bagi anak-anak stunting.
Data dari BPS dan studi akademik digunakan dalam penentuan nilai bantuan sosial dan subsidi.
Data ilmiah dari universitas-universitas besar dijadikan landasan pengambilan keputusan terkait PSBB dan distribusi vaksin.
Data dari publikasi ilmiah memiliki potensi besar untuk memperkuat pengambilan keputusan pemerintah, asalkan disampaikan secara tepat dan relevan dengan kebutuhan. Dalam dunia kebijakan yang kompleks dan penuh tekanan, data dapat menjadi penyeimbang yang objektif dan ilmiah.
Dengan pendekatan kolaboratif dan strategi komunikasi yang baik, para akademisi bisa memastikan bahwa data yang mereka hasilkan bukan hanya berakhir di jurnal, tetapi benar-benar menjadi fondasi dari perubahan nyata di masyarakat.
1. Apakah semua data dari jurnal bisa digunakan untuk kebijakan?
Tidak semua, hanya yang relevan, aplikatif, dan melalui proses validasi ilmiah.
2. Siapa yang berperan menerjemahkan data ke kebijakan?
Biasanya knowledge broker, think tank, atau tim ahli dalam kementerian.
3. Bagaimana cara agar data ilmiah lebih didengar pemerintah?
Buat policy brief, gunakan media sosial, dan bangun jejaring strategis.
4. Apakah pemerintah selalu membutuhkan data akademik?
Dalam banyak kasus, ya. Namun keputusan akhir juga dipengaruhi faktor politik dan ekonomi.
5. Apa platform terbaik untuk menyebarkan data ilmiah ke publik dan pembuat kebijakan?
Repositori institusi, media sosial profesional, dan forum kebijakan publik.