Kebijakan publik yang berbasis pada publikasi ilmiah menjadi bukti bahwa riset akademik tidak hanya berhenti di jurnal, tetapi mampu memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Contoh-contoh nyatanya tersebar di berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan lingkungan.

Contoh Kebijakan Publik yang Berbasis pada Publikasi Ilmiah

Artikel ini akan mengulas beberapa contoh nyata kebijakan publik yang didasarkan pada penelitian ilmiah, sekaligus menunjukkan pentingnya sinergi antara akademisi dan pembuat kebijakan.

Pentingnya Ilmu Pengetahuan dalam Pembuatan Kebijakan

Riset ilmiah memberikan data dan bukti yang dapat memperkuat efektivitas suatu kebijakan. Dengan dasar penelitian:

• Keputusan menjadi lebih objektif dan minim bias politik.
• Dampak kebijakan bisa diukur dan dievaluasi secara akurat.
• Kebijakan yang dihasilkan lebih tahan terhadap kritik karena memiliki landasan yang kuat.

Contoh-Contoh Kebijakan Publik Berbasis Riset Ilmiah

1. Kebijakan Vaksinasi COVID-19 (Indonesia)

Kebijakan vaksinasi nasional yang diterapkan pemerintah Indonesia mengacu pada berbagai hasil riset dari LIPI, UI, dan lembaga internasional seperti WHO. Riset-riset tersebut meliputi:

• Efektivitas vaksin terhadap mutasi virus.
• Perbandingan efikasi antar jenis vaksin.
• Prioritas distribusi berdasarkan populasi rentan.

Baca juga: Bagaimana Data dari Publikasi Ilmiah Bisa Mempengaruhi Keputusan Pemerintah?

2. Zonasi Sekolah (Permendikbud No. 14 Tahun 2018)

Kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) disusun berdasarkan penelitian tentang ketimpangan akses pendidikan. Riset dari Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) menunjukkan ketidakmerataan kualitas dan akses yang signifikan antar wilayah.

3. Pembatasan Kantong Plastik (DKI Jakarta)

Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 142 Tahun 2019 mengenai larangan kantong plastik di pusat perbelanjaan didasarkan pada riset lingkungan hidup yang menunjukkan:

• Volume sampah plastik harian meningkat pesat.
• Plastik sulit terurai dan merusak ekosistem perairan.
• Studi perilaku konsumen terhadap penggunaan kantong ramah lingkungan.

4. Cukai Rokok dan Kesehatan Publik

Kenaikan tarif cukai rokok dari tahun ke tahun selalu mengacu pada:

• Riset dari Kementerian Kesehatan dan WHO tentang dampak rokok terhadap penyakit tidak menular.
• Studi ekonomi yang menunjukkan beban biaya kesehatan akibat rokok lebih besar daripada pemasukan negara dari cukai.

5. Penetapan Upah Minimum (UMR)

UMR di Indonesia dihitung berdasarkan formula yang melibatkan:

• Riset biaya hidup layak dari BPS.
• Survei kebutuhan hidup layak (KHL).
• Kajian ekonomi makro dan inflasi tahunan.

Dampak Positif Kolaborasi Akademisi dan Pemerintah

Kolaborasi antara akademisi dan pembuat kebijakan menciptakan:

• Kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).
• Peningkatan kepercayaan publik karena transparansi dasar keputusan.
• Arah pembangunan yang lebih terukur dan strategis.

Contohnya, riset LIPI tentang potensi daerah pesisir dimanfaatkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menyusun program ekonomi biru (blue economy).

Tips Lainnya: Meningkatkan Peran Riset dalam Kebijakan Publik

1. Libatkan Peneliti Sejak Perumusan Masalah
   Banyak kebijakan gagal karena akademisi baru dilibatkan saat evaluasi, bukan dari awal proses.
2. Gunakan Bahasa Sederhana dalam Publikasi Ilmiah
   Hasil riset yang terlalu teknis sulit dipahami oleh pengambil kebijakan.
3. Bentuk Forum Kolaborasi Antara Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah
   Forum seperti FGD (Focus Group Discussion) dapat menjadi jembatan dialog yang rutin.
4. Optimalkan Repositori Publikasi Terbuka
   Penelitian harus dapat diakses secara bebas dan terindeks oleh platform nasional seperti SINTA.
5. Bangun Indikator Pengukuran Dampak Kebijakan
   Peneliti bisa membantu menyusun indikator keberhasilan agar evaluasi kebijakan lebih objektif.

Kesimpulan

Kebijakan publik yang baik harus berbasis pada bukti, bukan semata opini. Publikasi ilmiah menjadi alat penting dalam menyediakan data, analisis, dan saran yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Semakin sering akademisi dan peneliti dilibatkan dalam proses kebijakan, maka kualitas pembangunan di berbagai sektor akan meningkat dan berdampak jangka panjang.

FAQ (Pertanyaan Umum)

1. Apa itu evidence-based policy?
Kebijakan publik yang dirumuskan berdasarkan hasil riset ilmiah atau bukti konkret dari data dan studi akademik.

2. Mengapa publikasi ilmiah penting dalam pembuatan kebijakan?
Karena publikasi memberikan referensi objektif untuk mendukung atau mengkritisi kebijakan.

3. Siapa saja yang bisa membuat publikasi ilmiah untuk kebijakan?
Akademisi, lembaga penelitian, think tank, bahkan mahasiswa tingkat akhir yang melakukan riset yang relevan.

4. Apakah semua kebijakan di Indonesia sudah berbasis riset?
Belum semua, tetapi tren ke arah itu semakin kuat terutama sejak pandemi.

5. Di mana bisa membaca publikasi ilmiah yang digunakan dalam kebijakan?
Di jurnal nasional seperti SINTA, atau publikasi internasional seperti WHO, World Bank, dan Nature.