
Tantangan dalam Menerapkan Hasil Riset ke Kebijakan Publik seringkali tidak semudah membalikkan telapak tangan. Banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai dari perbedaan bahasa hingga kepentingan politik.
Artikel ini membahas secara mendalam berbagai kendala dalam menghubungkan dunia akademik dengan dunia birokrasi, serta cara mengatasinya untuk menciptakan kebijakan berbasis bukti.
Meskipun banyak riset berkualitas tinggi telah dihasilkan oleh akademisi, hanya sedikit yang benar-benar mempengaruhi kebijakan publik. Alasannya antara lain:
Baca juga: Bagaimana Akademisi Bisa Terlibat dalam Pembuatan Kebijakan?
Peneliti fokus pada akurasi dan detail, sedangkan pembuat kebijakan menginginkan solusi cepat dan mudah dimengerti. Perbedaan inilah yang membuat hasil riset sering tidak dipakai.
Penelitian memerlukan waktu lama untuk mendapatkan hasil yang valid. Di sisi lain, kebijakan publik harus dibuat dengan cepat saat krisis muncul.
Pembuat kebijakan tidak selalu memiliki akses ke jurnal ilmiah atau hasil riset terbaru. Di sisi lain, peneliti kadang kekurangan dana untuk menyosialisasikan temuannya.
Kebijakan publik tidak hanya berdasarkan ilmu pengetahuan, tapi juga politik, ekonomi, dan opini publik. Hasil riset bisa diabaikan jika bertentangan dengan agenda politik tertentu.
Kurangnya pelatihan untuk menjembatani ilmu dan kebijakan menjadi penghambat utama. Tidak semua akademisi terbiasa menyampaikan hasil risetnya dalam bentuk yang bisa dimanfaatkan pembuat keputusan.
Penelitian soal ketahanan pangan di kawasan pesisir menunjukkan potensi krisis. Namun rekomendasinya tidak diadopsi karena dianggap “tidak prioritas” oleh pemerintah daerah.
Studi menunjukkan pentingnya bantuan tunai langsung untuk rumah tangga miskin. Tapi pemerintah memilih bantuan dalam bentuk sembako karena alasan logistik dan politik.
Meskipun data ilmiah menunjukkan ancaman nyata perubahan iklim, kebijakan mitigasi sering lambat karena tekanan dari sektor industri dan kurangnya literasi lingkungan.
Menerjemahkan hasil riset menjadi kebijakan publik bukanlah proses linier. Banyak tantangan yang harus dijembatani melalui komunikasi yang lebih efektif, keterlibatan pemangku kepentingan, dan dukungan kelembagaan.
Namun, dengan pendekatan yang tepat dan strategi kolaboratif, hasil riset dapat menjadi dasar kebijakan yang lebih solutif dan berdampak nyata. Dunia akademik dan pembuat kebijakan harus terus memperkuat sinergi demi kepentingan masyarakat.
1. Apa tantangan terbesar dalam mengimplementasikan hasil riset ke kebijakan?
Perbedaan bahasa dan orientasi antara akademisi dan birokrat.
2. Apakah semua riset bisa dijadikan dasar kebijakan?
Tidak semua, hanya riset yang relevan, aplikatif, dan teruji dapat diadopsi sebagai kebijakan.
3. Bagaimana cara memperkenalkan hasil riset ke pemerintah?
Melalui policy brief, forum diskusi, audiensi, atau kemitraan strategis.
4. Apakah media berperan dalam penyebaran hasil riset?
Ya, media membantu menyuarakan dan mempopulerkan hasil riset agar mendapat perhatian luas.
5. Siapa yang berperan sebagai penghubung antara riset dan kebijakan?
Knowledge broker, lembaga think tank, atau unit penerjemah riset di universitas.